SATPOL PP NTB

gambar

Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 beberapa pekan lalu, jajaran Satpol PP Provinsi NTB mengumpulkan sekitar 160-an PNS dari berbagai SKPD/Biro lingkup Pemprov NTB di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Provinsi NTB seusai upacara bendera dilaksanakan. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut hasil pemantauan dan pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan PNS (utamanya) dan PTT pada SKPD/Biro lingkup Pemprov NTB. Dengan dilaksanakannya pemanggilan tersebut, Satpol PP NTB bermaksud agar PNS yang didapati tidak disiplin dan PNS yang lain mengoreksi diri dan meningkatkan diri dalam hal kualitas kedisiplinannya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Kepala Daerah, serta Keputusan Kepala Daerah.

Seperti yang diamanatkan oleh PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, bahwa Satpol PP mempunyai kedudukan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda…, maka tahap akhir dari pelaksanaan penegakan Perda seperti di atas berarti didahului oleh aktivitas internal Satpol PP, yaitu perencaan dan pelaksanaan. Dalam PP tersebut diatur juga tentang tugas Satpol PP yaitu pada pasal 4 yang berbunyi, “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” Sedangkan amanat untuk melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam pasal 5 (b).

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Nomor 090.1/405/PolPP/2015 tentang Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap PNS lingkup Pemprov NTB, yang dikhususkan pada biro-biro yang berada di Sekretariat Daerah NTB. Pada tanggal 25 Juni 2015 – berdasarkan surat bernomor tersebut – pada pagi hari mulai jam 7.30, 10 regu diperintahkan untuk melaksanakan Pengawasan dan pemantauan tingkat kedisiplinan PNS khususnya pada bulan Ramadhan karena berdasarkan Surat Edaran Gubernur  Nomor 060/398/ORG tentang Jadual Jam Kerja dan Selama Bulan Ramadan 1436 H. Hal itu – operasi tsb – dimaksudkan untuk memantau kedisiplinan PNS karena telah diberikan dispensasi berubah pengunduran jam mulai kerja dari jam 07.30 (hari biasa) menjadi jam 08.00 (bulan Ramadan).

Dengan kata lain, dalam melaksanakan pemantauan yang dimaksud Satpol PP NTB mendasarkan pelaksanaannya utamanya pada (1) Peraturan Gubernur NTB No. 25 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi NTB; dan (2) Surat Edaran Gubernur NTB No. 060/398/ORG tanggal 15 Juni 2015 tentang Jadual Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1436 H. Oleh karena itu, Satpol PP NTb dengan kegiatan tersebut berarti telah melaksanakan tugas dalam hal penegakan Perda dan Peraturan Gubernur (Kepala Daerah) NTB, khususnya yang mengatur tentang kedisiplinan PNS lingkup Pemprov NTB.

Diantara pasal yang mengatur tentang kedisiplinan PNS lingkup Pemprov NTB dalam Peraturan Gubernur NO. 25 Tahun 2014 tersebut adalah pasal 5 yang menyebutkan bahwa kewajiban PNS adalah kehadiran di tempat kerja pada jam yang ditentukan. Jika disandingkan dengan Surat Edaran Gubernur NTB tersebut di atas berarti jam 8.00 pagi karena pemantauan dilaksanakan pagi hari.

Adapun tindakan langsung dari tim adalah memeriksa daftar hadir dan mengambil sementara sebagai bahan proses selanjutnya, sementara respon langsung dari PNS yang didapati tidak disiplin adalah biasanya memberikan keterangan dan/atau keberatan dengan memberikan alasan mengapa pada hari itu tidak dapat hadir di tempat kerja sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah NTB. Pada hari itu puluhan PNS dari Biro-Biro lingkup Pemprov NTB mendatangi kantor Satpol PP Prov. NTB untuk memberikan keterangan dan/atau keberatan. Sedangkan bagi PNS yang pada hari itu mendapat Surat Perintah Tugas dari atasan bisa menunjukkan bukti nyata berupa Surat Perintah tugas maupun konfirmasi dari atasan.

Adapun jika PNS yang sudah beberapa kali – biasanya 3 – 5 kali didapati tidak disiplin, maka dilakukan pemanggilan dan pengumpulan terhadap mereka seperti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni lalu. Sedangkan bagi yang sudah ‘dikumpulkan” dan masih merasa ‘benar’, bisa melakukan konfirmasi melalui surat yang ditandatangi oleh pimpinan SKPD/Biro/Satuan terkait alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Tentunya, diharapkan pada pemanggilan berikutnya, kedisplinan PNS akan meningkat.       


SATPOL PP NTB © 2024

Jl. Gn. Rinjani No.2, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125
(0370)647808