SATPOL PP NTB


***

Artikel-artikel sebelumnya telah banyak memuat tentang implementasi Rencana program yang telah ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang; seperti bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mengkoordinir pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat, dan/atau bidang Penegakan Perundang-undangan yang mengkoordinir pelaksanaan pemantauan terhadap “kualitas kedisiplinan” PNS di SKPD/Biro lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Seperti diketahui, masing-masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang jika diimplementasikan dengan baik, benar dan terkoordinir akan menciptakan kualitas kinerja Satuan (Pol PP) secara menyeluruh. Oleh karena itu, bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol PP NTB, dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya, yaitu terkait “pembinaan’ dan ‘Pengkoordinasian di bidang Sumber Daya Aparatur, juga telah mengimplementasikan tugasnya tersebut, terutama menyangkut fungsi huruf ‘f’ Renstra SKPD Satpol PP NTB tahun 2013-2018 yang berbunyi: “Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya aparatur”.

Dikaitkan dengan salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, implementasi fungsi yang diselenggarakan oleh Bidang SDA Satpol PP Provinsi NTB tersebut juga merupakan realisasi wewenang yang tertuang dalam Pasal 6 huruf c PP No. 6 Tahun 2010 tersebut yang menyatakan bahwa Satpol PP berwenang “memfasilitasi’ dan “memberdayakan’ kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Wujud riil dari hal tersebut adalah diselenggarakannya “Bimbingan Teknis” dengan tema “Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Obyek Vital dan Kemampuan Dasar Intelijen bagi Anggota Satpol PP Se-Nusa Tenggara Barat” yang dilaksanakan di sebuah Hotel berbintang di Mataram, diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 10 sampai 12 Juni 2015 beberapa waktu yang lalu.

Sebelum lebih jauh membicarakan tentang penjelasan/klarifikasi umum Pelaksaan Bimbingan Teknis yang dimaksud ada beberapa hal yang perlu diketahui:

I.     Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Obyek Vital dan Kemampuan Dasar Intelijen bagi Anggota Satpol PP Se-Nusa Tenggara Barat” dikaitkan dengan sejumlah ketentuan yang berlaku

Merujuk pada “Laporan Kegiatan’ bimbingan teknis di atas, yang disusun oleh Bidang SDA Satpol PP NTB, dapat dipetik informasi bahwa penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut – menurut tim Bidang SDA – didasarkan pada (1) Peran Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satol PP khususnya pasal 4 ayat (2) huruf b yang berbunyi “membantu pengamanan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.” Jika dianalisis lebih lanjut tentu kedua landasan/dasar tersebut terkait pula dengan dasar hukum lain, seperti telah disebutkan di awal yang menyangkut wewenang Satpol PP dalam Pasal 6 huruf c PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Akan tetapi, sebelum sampai kepada persinggungan atau keterkaitan antara ketiga dasar tersebut, ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi:

(1) Bimbingan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan didefinisikan sebagai “petunjuk/penjelasan cara mengerjakan dsb sesuatu; tuntunan…;

(2) Teknis, teknis merupakan kata sifat dari kata benda teknik”, teknik itu sendiri adalah cara sistematis mengerjakan sesuatu. Sehingga teknis, berarti bersifat teknik, bersifat sistematis;   

(3) Obyek, mengacu pada benda dalam hal ini bisa mengacu pada tokoh/orang, lokasi/kawasan, bagian/instalasi/usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

(4) Vital; sangat penting;

(5) Inteligen/intelijen:

Ada perbedaan makna antara kedua kata tersebut, yaitu antara inteligen dan intelijen. Kata pertama, merupakan kata sifat yang berarti mempunyai/menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi; berpikiran tajam; cerdas… sementara itu kata kedua merupakan kata benda yang berarti “orang’ yang bertugas mencari keterangan (mengamati) secara rahasia.

***

Jadi, dalam konteks tema yang diusung pada saat penyelenggaraan bimbingan teknis di atas, intelijen dapat didefinisikan sebagai orang yang inteligen dalam mencari keterangan atau mengamati secara rahasia.

Oleh karena itu, jika dirangkaikan menjadi “Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Obyek Vital dan Kemampuan Dasar Intelijen Bagi Anggota Satpol PP Se-NTB”, bisa ditarik definisi yang luas, yaitu “Pemberian materi tentang petunjuk cara pengamanan, Penjagaan terhadap tokoh/orang, kawasan/lokasi, instalasi/usaha yang sangat penting dan strategis yang menyangkut hajat hiup orang banyak serta petunjuk mengenai cara atau kemampuan dasar menjadi orang atau pihak yang dengan cerdas mencari keterangan secara rahasia yang diperuntukkan kepada Anggota Satpol PP Se-NTB”.

Dari itu, dapat pula ditentukan titik persinggungan atau keterkaitan antara (1) peran Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda; (2) Permendagri No. 40 Tahun 2011 pasal 4 ayat (2) huruf b; dan (3) PP No. 6 Tahun 2010 pasal 6 huruf (c). Hubungannya adalah mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda umumnya merupakan realisasi atau implementasi, dengan Permendagri No. 40 Tahun 2011 pasal 4 ayat (2) huruf b tsb kemudian merupakan pengkhususan jenis implementasi mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu dalam hal pengawalan terhadap tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu negara.

Akan tetapi, tampaknya bidang SDA Satpol PP NTB hanya menjadikan pasal dalam Permendagri tersebut sebagai dasar saja, tentu saja pada kenyataannya obyek vital tidak akan terbatas pada obyek manusia/orang penting saja.

Kemudian jika dikaitkan dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP khususnya pasal 6 huruf (c) bahwa Satpol PP berwenang memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dapat pula ditarik keterhubungannya dengan kegiatan bimtek tersebut. Kegiatan Bimtek itu belum merupakan implementasi langsung dari kegiatan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melainkan merupakan persiapan atau pembekalan berupa pengetahuan, petunjuk teknis sampai kepada simulasi atau peragaan kemungkinan yang akan dilakukan jika menemui gangguan. Itu penyampaian pengetahuan, petunjuk tentang cara, prosedur dan lain-lain tersebut merupakan wujud dari fasilitasi, yaitu memberikan fasilitas pengetahuan dan kesempatan yang dengan pengetahuan dan kesempatan tersebut jika benar-benar dapat dioptimalkan juga akan menjadi suatu bentuk pemberdayaan kapasitas.

Lalu bagaimana dengan ungkapan “perlindungan masyarakat” dalam kegiatan pengawalan obyek vital? Tentu dengan adanya pengawalan terhadap obyek vital, karena obyek vital itu hakikatnya merupakan kepentingan bagi hajat hidup orang banyak, maka masyarakat secara tidak langsung juga dilindungi dari ketidaknyamanan baik secara langsung maupun tak langsung, sehingga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga terjamin.    

 

 

II.   Bimbingan Teknis Dikaitkan dengan Visi dan Misi

Dalam melaksanakan suatu program/rencana kegiatan setiap badan/instansi/satuan tentu akan senantiasa merujuk pada visi dan misi yang melekat dalam badan/instansi/satuan tersebut, begitu juga dengan Satpol PP sebagai Satuan yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara umum. Visi  dalam kamus salah satunya dapat didefinisikan sebagai “apa yang dikhayal’, tapi jika diterjemahkan secara bebas visi memiliki arti apa yang menjadi target ke depan dari suatu badan yang hasilnya dapat dilihat secara nyata. Adapun misi adalah tugas yang dirasakan wajib dirasakan untuk dikerjakan untuk mewujudkan visinya. Jadi, antara visi dan misi selalu digunakan bersamaan. Ada pula yang mengartikan visi sebagai apa yang akan diwujudkan dan misi adalah cara mewujudkannya.

Terlepas dari itu, perlu diinformasikan bahwa visi Satpol PP 2013-2018 adalah “terdepan dalam penegakan perda dan pergub demi terwujudnya kondusivitas masyarakat dan daerah”. Sedangkan misi dari bidang SDA sebagai dasar untuk menjalankan tugas dan fungsinya adalah “meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya manusia (aparatur) Satpol PP.” untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tersebut maka dapat diselenggarakan Bimtek. Jadi, Bimtek pengawalan obyek vital dan kemampuan intelijen tersebut sesuai dengan misi bidang SDA yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP dalam hal pengawalan oyek vital dan kemampuan dasar intelijen.

 

III. Tujuan dan Sasaran Bimtek tersebut  

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya Bimtek termaksud adalah untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas tenaga teknik fungsional Satpol PP (tujuan); dan terwujudnya personil Satpol PP yang terampil dalam penjagaan, pengawalan obyek vital, dan memiliki kemampuan intelijen (sasaran).

Dengan demikian, terjadi sinergitas antara ketentuan yang berlaku (PP, Permendagri) dengan visi dan misi dengan tema yang diusung, yang memiliki tujuan dan sasaran yang relevan pula.

...(bersambung)…

 


SATPOL PP NTB © 2024

Jl. Gn. Rinjani No.2, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125
(0370)647808