SATPOL PP NTB

gambar

Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran serta lebaran topat memang telah berlalu. Namun demikian, ada banyak sekali – sebenarnya – catatan yang bisa kita renungkan. Tentu saja sebagai aparatur Negara, yang perlu direnungkan adalah hal-hal prinsipil menyangkut hak, kewajiban, wewenang, tugas dan fungsi.

Beberapa waktu yang lalu, telah diinformasikan (dipublikasikan) secara umum mengenai dua surat perintah yang dikeluarkan oleh Satpol PP NTB, yaitu yang terkait dengan pengerahan “tenaga ekstra” (bantuan) untuk melaksanakan tugas “piket’ dan “patroli” selama Ramadan 1436 H (2015) – mulai dari beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan sampai beberapa hari setelahnya. Dan kedua surat tersebut telah  tersebut telah dilaksanakan oleh anggota-anggota yang namanya tertulis dalam lampiran kedua surat tersebut. Sepertinya setiap anggota (Satpol PP) memang pernah melaksanakan bagaimana menjalani tugas tersebut; baik salah satu diantara atau bahkan kedua macam tugas tersebut. Dalam informasi yang lalu pun telah disampaikan mengenai dasar-dasar hingga kesimpulan secara umum akhir dari kegiatan tersebut.

Dalam tulisan berikut ini, akan diinformasikan juga hal yang mirip atau bahkan sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika menjalani tugas tersebut di atas. Sebagaimana diketahui, arah utama dari kedua surat perintah yang dimaksud di atas adalah  “untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib khususnya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Akan tetapi, kali ini sepertinya arah yang ingin dituju atau tujuan yang ingin dicapai oleh Jajaran Satpol PP NTB tidak hanya sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat saja. Paling tidak ada dua pelajaran penting yang patut dipetik dari kegiatan – sebut saja kegiatan lanjutan – setelah pengerahan tenaga ekstra tersebut. Apa saja kedua hal tersebut?

Sebelum sampai kepada jawaban dari pertanyaan tersebut, ada baiknya – sebagaimana mestinya – merujuk pada dua surat lagi, yaitu (1) Surat Nomor 300/425/PolPP/2015 tentang Penugasan kepada anggota Satpol PP NTB yang non-muslim untuk melaksanakan piket dan pengawasan selama menjelang sampai pelaksanaan Shalat Iedul Fitri di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB; dan (2) Surat Nomor 300/426/PolPP/2015 – yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan berkepala surat Sekretariat Daerah Provinsi NTB – yang didistribusikan oleh Satpol PP NTB kepada seluruh SKPD/Biro lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang utamanya tentang “Pengamanan Selama libur Nasional dan Cuti bersama lebaran 2015”.

Terdapat perbedaan antara kedua surat tersebut dalam hal “pihak yang melaksanakan”. Surat yang pertama dilaksanakan oleh “anggota Satpol PP NTB sendiri yang non-muslim. Tugas utamanya adalah memantau dan mengamankan keadaan di sekitar kantor Gubernur menjelang idul Fitri (mulai dari malam harinya), dan mengamankan kegiatan/pelaksanaan shalat Idul Fitri di Lapangan Bumi Gora (pagi harinya). Hal menarik yang perlu digarisbawahi adalah “piket, pemantauan dan pengamanan” tersebut dilaksanakan oleh anggota Satpol PP yang non-muslim, atau yang tidak melaksanakan, yang sehari sebelumnya telah melaksanakan  salah satu hari keagamaan juga yaitu Galungan (bagi yang Hindu). Sementara itu, surat yang kedua mengenai pengamanan internal tiap SKPD/Biro terkait dengan libur nasional yang dirangkai dengan cuti bersama, dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang sekiranya dapat diandalkan oleh masing-masing SKPD/Biro tersebut. Adapun mengenai siapa saja yang dipercayakan kepadanya tugas yang dimaksud oleh masing-masing SKPD/Biro itu diserahkan pengerahannya kepada pihak SKPD/Biro dengan catatan supaya nama-nama yang dipercayakan tugas itu dikirimkan kepada Satpol PP NTB untuk dapat dipantau oleh pihak Satpol PP.

Dari penjelasan tentang kedua surat tersebut, disamping memperoleh langkah-langkah kreatif yang diperlukan untuk tetap dapat mewujudkan “ketertiban umum dan ketentraman” pada momen yang “tidak biasa/luar biasa” seperti itu, seperti disampaikan di depan bahwa paling tidak (berarti bisa lebih) ada dua hal pelajaran penting yang dapat dipetik terutama sekali mengingat keadaan masyarakat kita, yang disimbolkan atau yang diminiaturkan baik oleh Satpol PP NTB maupun seluruh SKPD/Biro atau keluarga besar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, toleransi dan saling mengayomi atau saling “momong” antara pihak yang berbeda latar belakang (dalam hal ini agama dan suku), yakni anggota Satpol PP NTB yang non-muslim member perhatian (momong) anggota muslim bahkan seluruh pihak siapapun itu yang menjalankan shalat Idul Fitri di Lapangan Bumi Goran Kantor Gubernur NTB. Terkait anggota yang muslim tentu dia merasa dapat perhatian karena dipersilahkan untuk melaksanakan Ritual Ibadahnya yang memang dilaksanakan sekali dalam setahun, dan menggantikan tugas-tugas yang seharusnya juga dikerjakan olehnya untuk saat itu menjadi tugas yang non-muslim. Apalagi mengingat pendapat salah satu pakar (Kuntjaraninggrat), bahwa unsur pokok  pertama dari agama itu adalah emosi keagamaan tapi dengan dilaksanakanya tugas tersebut dengan baik, maka boleh dikatakan emosi keagamaan tersebut telah berhasil diarahkan kearah yang baik. Kedua, pelajaran mengenai penting koordinasi dengan pihak lain. Inti dari koordinasi sebenarnya adalah komunikasi, atau membicarakan sesuatu dengan berkomunikasi dengan pihak lain. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu persoalan yang tidak mesti atau tidak harus selalu persoalan besar. Dalam hal ini persoalan yang sedang dihadapi adalah supaya melakukan pengamanan internal mengingat pada saat seperti itu tidak bisa bergantung pada pihak atau instansi tertentu yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan demikian dapat pula diambil pelajaran tentang: (1) instansi yang berwenang melaksanakan suatu tugas juga memiliki kelemahan; dan (2) meningkatkan kualitas diri (intern) memang diperlukan supaya tidak selalu bergantung kepada pihak lain, mengingat ada waktu/saat  dan keadaan yang menuntut untuk menjadi mandiri. Tentunya dengan menyadari kedua hal tersebut bergantung pada pihak tertentu dan menyalahkan pihak tertentu akan terbina secara tidak langsung. Karena dengan menyadari kedua hal tersebut, akan tumbuh sikap atau keinginan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas bersama. Walaupun dalam hal ini dicontohkan utamanya kualitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban “keluarga besar” Pemprov NTB, sebenarnya bisa juga diterapkan dalam hal meningkatkan kualitas bersama dalam urusan yang lain seperti kualitas kinerja, efektivitas/efisiensi waktu, tenaga, dsb.

Walaupun hal ini terlihat dari Satpol PP NTB saja, tapi diyakini hal-hal semacam ini juga dipraktikan di dinas/instansi yang lain. Hanya saja memang jarang ada yang mengangkatnya sebagai bahan bacaan pentin untuk publik. Jika ditarik lebih jauh (lebih lebar) lagi, seharusnya semua pihak/ setiap masyarakat atau setiap kelompok masyarakat dapat menjadikan hal tersebut sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anggota masyarakat yang berbeda sedang melaksanakan ibadah, maka anggota masyarakat yang lain juga berpartisipasi yaitu yang paling mudah dengan menjaga kenyamanannya (yang utama) dan (lebih-lebih) menjaga keamanannya.       

Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan tersebut adalah:

(1)   Terkait halal bi halal; yang secara harfiah berarti halal dengan halal, artinya “kesalahanku padamu halal begitu juga kesalahamu padaku juga halal” atau dengan kata seperti disampaikan oleh Kasat Pol PP NTB saat apel pagi hari pertama aktif kerja setelah libur nasional dan cuti bersama beberapa waktu lalu yaitu “saling menghalalkan/saling membebaskan”. Namun ternyata tidak hanya sebatas itu pengertian halal bi halal yang dapat diambil dalam momen seperti ini, yaitu “umat/anggota yang tidak melaksanakan (non-muslim) menghalalkan atau membebaskan atau bahasa terkenalnya mengambil alih tugas yang seharusnya juga dilaksanakan oleh yang muslim demi terwujudnya tujuan bersama.

(2)   Kualitas halal bi halal semacam ini seharusnya menjadi perhatian setiap pihak, oleh setiap elemen masyarakat dimanapun berada.

(3)   Kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan semangat untuk tidak “selalu” bergantung pada pihak (lain) tertentu menjadi penting karena tidak selamanya dapat bergantung pada pihak lain. Jika telah menyadari, maka peningkatan kualitas akan terjadi dan tujuan bersama juga lebih ringan untuk dicapai.

Akhirnya, semoga pemandangan-pemandangan seperti tersebut tumbuh semakin subur, baik di lingkup Satuan, maupun “keluarga besar” Pemprov NTB, bahkan seluruh masyarakat di tanah air.     


SATPOL PP NTB © 2024

Jl. Gn. Rinjani No.2, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125
(0370)647808