SATPOL PP NTB

HUT POL PP  YANG KE 67 DAN LINMAS KE 58  TAHUN 2017 DILAKSAKSANAKAN DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR PADA TANGGAL 3 MARET 2017. AGENDA TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU AGENDA NASIONAL YANG DILAKSANAKAN  SETIAP TAHUN DISELURUH PROVINSI SE- INDONESIA DENGAN TEMA  PENINGKATAN PERAN SATPOL PP DAN SATLINMAS DALAM MENJAGA KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DIDAERAH

BERSAMAAN DENGAN KEGIATAN HUT POL PP TERSEBUT, JUGA DILAKSANAKAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL YANG DIKUTI OLEH  600 ANGGOTA  SATPOL PP SE-INDONESIA DAN SELURUH KASAT POL PP SE- INDONESIA DENGAN TEMA PEMBINAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH

DENGAN MENGHASILKAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:

1. BIDANG TATA OPERASIONAL DAN STANDARISASI;

  1. MEMBUAT INSTRUMEN YANG JELAS, TERUKUR, DAN TERARAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PENJABARAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL , SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS ATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
  2. MENETAPKAN INSTRUMEN KOMPONEN INPUT LAYANAN UTAMA URUSAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT SECARA DETAIL PADA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN YANG NANTINYA MENGGANTIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERNTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA
  3. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS BERGABUNGNYA PEMADAM KEBAKARAN PADA ORGANISASI  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI BEBERAPA DAERAH DENGAN MENETAPKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR URUSAN KETENTERAMAN , KETERTIBAN UMUM, PELINDUNG MASYARAKAT.

 2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

  1. UNTUK MENJAWAB TANTANGAN BAHWA PENEGAKAN PERDA , PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRANMAS SERTA LINMAS URUSAN WJIB PEMERINTAH DAERAH YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR, DIBUTUHKAN APARAT SAT POL PP YANG PROFESSIONAL SALAH SATUNYA ADALAH JABATAN FUNGSIONAL POL PP. PEMBINAAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LAKUKAN SECARA SINEGIS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA.
  2. MENDORONG PERCEPATAN PENYESUAIAN ATAU INPASING DALAM JABATAN FUNGSIONAL POL PP BAGI ANGGOTA SAT POL PP YANG AKAN DIANGKAT MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL POL PP.
  3. MENDORONG PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POL PP.
  4. MEMBERIKAN PEDOMAN PPNS PENEGAK PERDA DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN PERDA SECARA YUSTISIAL.

3.  BIDANG LINMAS

  1. MENYEMPURNAKAN PAYUNG HUKUM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI  SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT SETELAH PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI REVISI DARI PERATURAN PEMERINTAH NO . 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  2. MENDORONG PERCEPATAN PENETAPAN PEDOMAN OPERASIONAL DAN PENINGKATAN       KAPASITAS BAGI ANGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DALAM HAL ITU  SATPOL PP PROVINSI NTB IKUT MENGAMBIL BAGIAN DALAM  AGENDA KEGIATAN TERSEBUT DEENGAN MENGIRIM  PESERTA UPACARA SEBANYAK  1 PLETON (31 ORANG) DAN MENGIKUTI KEGIATAN-KEGIATAN TAMBAHAN ANTARA LAIN : BHAKTI SOSIAL/DONOR DARAH DAN PAWAI ARAK-ARAKAN KONTINGEN

 

 

 

 

 

 


SATPOL PP NTB © 2024

Jl. Gn. Rinjani No.2, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125
(0370)647808